16.07.2010 10:37 WIB - BENCANA | oleh: Redaksi
Peta Gempa Indonesia Terbaru Dirilis di Istana
Bagikan10 5 Digg!
lingkungan/berita/news_1474.jpg Ketgam : Peta zonasi gempa yang dulu dikembangkan oleh berbagai instansi pemerintah perlu diperbaharui. Foto : technologyindonesia.com
Jakarta, BERLING- Tim nasional peta gempa Indonesia yang beranggotakan sembilan pakar gempa seluruh Indonesia atau sering disebut sebagai Tim Sembilan, akhirnya mengakhiri pekerjaan berat menyusun peta gempa Indonesia yang paling mutakhir.
Menurut informasi dari Asisten Staf Khusus Presiden, Akuat Supriyanto, rencannya siang selepas sholat jum’at, Prof. Masyhur Irsyam (ITB) akan memaparkan peta yang dibuat Tim sembilan di Istana Presiden, Binagraha. Sebelumnya, peta gempa yang diberi nama Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) Map itu telah ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada 1 Juli yang lalu, sehingga telah resmi berlaku.
“Peta akan dipresentasikan dihadapan petinggi kementerian dan lembaga pemerintah, sipil dan militer, yang terkait dengan penanganan kebencanaan. Pejabat-pejabat yang akan hadir, antara lain Menteri PU Djoko Kirmanto, Pimpinan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), UKP4, TNI Angkatan Darat, BMKG, Bappenas, dan LIPI,” ujar Erick Ridzky, Ketua Panitia Presentasi Peta Gempa Terbaru Indonesia yang juga Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana melalui siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com.
selengkapnya baca di : http://silfa.yolasite.com/berita-lingkungan.php
Minggu, 18 Juli 2010
Kehati Laut Paling Rentan Dampak Perubahan Iklim
15.07.2010 12:08 WIB - LAUT DAN PESISIR | oleh: Redaksi
Kehati Laut Paling Rentan Dampak Perubahan Iklim
Bagikan Digg!
lingkungan/berita/2118491810102872335S500x500Q85.jpg Foto : dunialaut.com
Jakarta, BERLING – Berbagai flora fauna dan ekosistem lautan dianggap paling rentan mendapatkan dampak dari perubahan iklim. Konservasi dilakukan bukan hanya mempertahankan jumlah, tapi juga menambah jumlah lahan berkembang biak yang dibutuhkan.
Selain juga memperkaya jumlah biodiversitas endemik Indonesia didalamnya. “Saya kira segala jenis tumbuh-tumbuhan dan plankton di laut menjadi bagian dari keanekaragaman hayati tropika yang paling rentan terhadap terjadinya perubahan iklim tersebut,“ ucap Adi Basukriadi, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia, di Jakarta seperti dilansir situs SIEJ.
Untuk menangani masalah ini, berbagai langkah konservasi dan perlindungan perlu diterapkan. Tapi yang patut ditekankan adalah bahwa bentuk konservasi tersebut semestinya tidak hanya dalam hal mempertahankan jumlahnya saja, tetapi juga menambah lahan-lahan kritis yang dibutuhkan.
Kaitannya dengan Indonesia, perlu diperkaya lagi tanaman-tanaman asli atau tanaman-tanaman endemik yang menjadi khas Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pertemuan Asosisasi Biologi dan Konservasi Tropis (Association for Tropical Biology and Conservation/ATBC) 2010 yang akan diselenggarakan di Bali 19 – 23 Juli 2010 mendatang, akan menghasilkan benih-benih solusi yang bisa diharapkan untuk dimajukan pada konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan masalah tersebut.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut diharapkan akan terlahir sebuah deklarasi. “Deklarasi tersebut nantinya diharapkan akan dapat memberikan keuntungan bagi konservasi tumbuhan dan hewan tropika. Deklarasi tersebut juga diharapkan akan menjadi cikal-bakal dari konvensi-konvensi yang akan ditelurkan di tingkat masyarakat internasional.“
Diterangkan bahwa apa yang dinamakan sebagai keanekaragaman hayati itu tidak hanya meliputi jenis tumbuhan dan satwa, tetapi juga berbagai variasi gen dan ekosistem di planet bumi. Dijelaskan juga bahwa keanekaragaman hayati meliputi hasil pertanian yang kita makan, serta serangga yang menyerbukinya; tumbuhan yang kita gunakan untuk obat-obatan modern maupun tradisional; bakteri yang membantu pembentukan tanah untuk pertanian, serta plankton mikroskopis di dasar rantai makanan yang berujung di ikan-ikan yang kita makan.
Keanekaragaman hayati (kehati) meliputi variasi di dalam dan antar gen, jenis, dan ekosistem yang menciptakan berbagai bentuk kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati adalah jaring pengaman alam, yang membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian, misalnya saja fenomena perubahan iklim yang tengah booming akhir-akhir ini.(Prihandoko)
Kehati Laut Paling Rentan Dampak Perubahan Iklim
Bagikan Digg!
lingkungan/berita/2118491810102872335S500x500Q85.jpg Foto : dunialaut.com
Jakarta, BERLING – Berbagai flora fauna dan ekosistem lautan dianggap paling rentan mendapatkan dampak dari perubahan iklim. Konservasi dilakukan bukan hanya mempertahankan jumlah, tapi juga menambah jumlah lahan berkembang biak yang dibutuhkan.
Selain juga memperkaya jumlah biodiversitas endemik Indonesia didalamnya. “Saya kira segala jenis tumbuh-tumbuhan dan plankton di laut menjadi bagian dari keanekaragaman hayati tropika yang paling rentan terhadap terjadinya perubahan iklim tersebut,“ ucap Adi Basukriadi, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia, di Jakarta seperti dilansir situs SIEJ.
Untuk menangani masalah ini, berbagai langkah konservasi dan perlindungan perlu diterapkan. Tapi yang patut ditekankan adalah bahwa bentuk konservasi tersebut semestinya tidak hanya dalam hal mempertahankan jumlahnya saja, tetapi juga menambah lahan-lahan kritis yang dibutuhkan.
Kaitannya dengan Indonesia, perlu diperkaya lagi tanaman-tanaman asli atau tanaman-tanaman endemik yang menjadi khas Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim, menjelaskan bahwa pertemuan Asosisasi Biologi dan Konservasi Tropis (Association for Tropical Biology and Conservation/ATBC) 2010 yang akan diselenggarakan di Bali 19 – 23 Juli 2010 mendatang, akan menghasilkan benih-benih solusi yang bisa diharapkan untuk dimajukan pada konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan masalah tersebut.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut diharapkan akan terlahir sebuah deklarasi. “Deklarasi tersebut nantinya diharapkan akan dapat memberikan keuntungan bagi konservasi tumbuhan dan hewan tropika. Deklarasi tersebut juga diharapkan akan menjadi cikal-bakal dari konvensi-konvensi yang akan ditelurkan di tingkat masyarakat internasional.“
Diterangkan bahwa apa yang dinamakan sebagai keanekaragaman hayati itu tidak hanya meliputi jenis tumbuhan dan satwa, tetapi juga berbagai variasi gen dan ekosistem di planet bumi. Dijelaskan juga bahwa keanekaragaman hayati meliputi hasil pertanian yang kita makan, serta serangga yang menyerbukinya; tumbuhan yang kita gunakan untuk obat-obatan modern maupun tradisional; bakteri yang membantu pembentukan tanah untuk pertanian, serta plankton mikroskopis di dasar rantai makanan yang berujung di ikan-ikan yang kita makan.
Keanekaragaman hayati (kehati) meliputi variasi di dalam dan antar gen, jenis, dan ekosistem yang menciptakan berbagai bentuk kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati adalah jaring pengaman alam, yang membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian, misalnya saja fenomena perubahan iklim yang tengah booming akhir-akhir ini.(Prihandoko)
Pemerintah Aceh Setujui Perpanjangan Izin Medco Utama
Mon, Jul 19th 2010, 11:15
Untuk Kelola Blok A
Pemerintah Aceh Setujui Perpanjangan Izin Medco
Utama
JAKARTA - Pemerintah Aceh menyetujui perpanjangan izin pengelolaan ladang gas Blok A di Aceh Timur oleh PT Medco E&P. Surat persetujuan Nomor 540/49925 tanggal 13 Juli 2010 itu, diserahkan Sekda Aceh Husni Bahri TOB kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darmin Zahedy Saleh di Kementerian Negara ESDM, Jakarta, Kamis (15/7) sore.
Sebagaimana diketahui, ladang gas Blok A itu diakuisisi PT Medco pada 2007. Ladang tersebut sebelumnya dikelola Asamera, Exxonmobil, dan Conoco Philips. Izin pengelolaan Blok A berakhir pada 2011. “Dengan adanya persetujuan Pemerintah Aceh, berarti izin tersebut akan diperpanjang 20 tahun,” ujar Husin kepada Serambi di Jakarta, Jumat.
Menurut Husni, persetujuan yang diberikan Pemerintah Aceh itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengharuskan adanya persetujuan dari Pemerintah Aceh untuk perpanjangan izin atau kontrak baru menyangkut eksplorasi sumber daya alam migas. “Persetujuan ini diberikan sambil menunggu peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan migas. Nanti akan disesuaikan dengan PP tersebut,” tambah Husni Bahri.
Menteri ESDM menyatakan, sangat menghargai langkah proaktif Pemerintah Aceh yang memberikan persetujuan meski Peraturan Pemerintah tentang Minyak dan Gas (PP Migas) Aceh belum selesai dibahas. “Menteri berharap sumber daya malam migas Aceh harus dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat Aceh,” ujar menteri seperti dikutip Hadi Purnomo, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan seusai mendampingi menteri saat menerima penyerahan dokumen persetujuan tersebut.
Untuk listrik
Aditya Mandala, Senior Manager Relation Divison PT Medco menyebutkan, gas yang dihasilkan dari ladang Blok A itu, antara lain, diperuntukkan bagi bahan baku PT PIM dan untuk pembangkit tenaga listrik pada turbin PT Arun. “Kita sudah teken kontrak dengan PIM,” sebut Aditya.
Ia tambahkan, pengelolaan Blok A akan memberikan manfaat besar kepada Aceh, berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas yang saat ini mengalami penurunan akibat menurunnya produksi migas di Provinsi Aceh, di samping untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal dengan melibatkan BUMD.
Manfaat lainnya adalah menciptakan lapangan kerja baru dan bisnis untuk daerah sekitar, menjamin kelangsungan pabrik pupuk PIM dan menghindari pemutusan hubungan kerja, serta membantu mengurangi kekurangan pasokan listrik terutama di Aceh Timur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tak kalah penting tujuannya adalah untuk merangsang iklim investasi sektor migas, jasa, dan usaha, karena akan mengindikasikan bahwa Aceh kini aman bagi investor.
PT Medco juga telah merekrut dan melatih insinyur baru lulusan Unsyiah pada tahun 2007 untuk dilatih sebagai SDM Migas serta melatih 20 tenaga welder (ahli pengelasan) yang bersertifikat. Juga memberi beasiswa kepada 14 siswa asal Aceh Timur di Sekolah Pertanian di Bogor (selesai bulan Juli 2010). Satu di antaranya diberi beasiswa untuk melanjutkan ke IPB, memberikan pelatihan kepada petani karet dan padi di Aceh Timur, di samping membina dan melatih kontraktor lokal dalam prosedur pengadaan barang dan jasa di industri migas.
PP Migas
Menyinggung tentang nasib Rancangan PP Migas Aceh yang belum selesai, Husni Bahri yang hadir bersama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Biro Hukum dan Karo Hukmas Aceh Makmur Ibrahim, menyatakan saat ini sedang dilakukan pembahasan akhir yang melibatkan departemen terkait yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. “Mudah-mudahan ada kesepakatan yang dihasilkan sehingga PP Migas segera terbit,” ujar Husni.
Sedianya, PP Migas Aceh terbit paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan. “Ini memang sudah terlambat dua tahun. Karena itu kita desak terus agar PP segera terbit,” ujar Husni Bahri. Salah satu pasal yang sangat alot dibicarakan, menurut Husni, adalah rencana pendirian Badan Usaha Migas Aceh (BUMA). Pemerintah Aceh bersikukuh akan mendirikan perusahaan sendiri yang tidak ada kaitannya dengan BP Migas.
“Kita ingin ada perusahaan tersendiri. Meskipun nanti pengelolaannya disesuaikan dengan norma dan prosedur yang digariskan oleh Pusat,” katanya. Pembahasan RPP Migas Aceh sudah lama dilakukan. Namun, belum juga mencapai titik temu, terutama menyangkut pembentukan badan usaha migas Aceh tersebut. Menurut Husni Bahri, apabila tidak juga dicapai kata sepakat, maka pembahasan selanjutnya diserahkan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. (fik)
Untuk Kelola Blok A
Pemerintah Aceh Setujui Perpanjangan Izin Medco
Utama
JAKARTA - Pemerintah Aceh menyetujui perpanjangan izin pengelolaan ladang gas Blok A di Aceh Timur oleh PT Medco E&P. Surat persetujuan Nomor 540/49925 tanggal 13 Juli 2010 itu, diserahkan Sekda Aceh Husni Bahri TOB kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darmin Zahedy Saleh di Kementerian Negara ESDM, Jakarta, Kamis (15/7) sore.
Sebagaimana diketahui, ladang gas Blok A itu diakuisisi PT Medco pada 2007. Ladang tersebut sebelumnya dikelola Asamera, Exxonmobil, dan Conoco Philips. Izin pengelolaan Blok A berakhir pada 2011. “Dengan adanya persetujuan Pemerintah Aceh, berarti izin tersebut akan diperpanjang 20 tahun,” ujar Husin kepada Serambi di Jakarta, Jumat.
Menurut Husni, persetujuan yang diberikan Pemerintah Aceh itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengharuskan adanya persetujuan dari Pemerintah Aceh untuk perpanjangan izin atau kontrak baru menyangkut eksplorasi sumber daya alam migas. “Persetujuan ini diberikan sambil menunggu peraturan pemerintah (PP) tentang pengelolaan migas. Nanti akan disesuaikan dengan PP tersebut,” tambah Husni Bahri.
Menteri ESDM menyatakan, sangat menghargai langkah proaktif Pemerintah Aceh yang memberikan persetujuan meski Peraturan Pemerintah tentang Minyak dan Gas (PP Migas) Aceh belum selesai dibahas. “Menteri berharap sumber daya malam migas Aceh harus dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat Aceh,” ujar menteri seperti dikutip Hadi Purnomo, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan seusai mendampingi menteri saat menerima penyerahan dokumen persetujuan tersebut.
Untuk listrik
Aditya Mandala, Senior Manager Relation Divison PT Medco menyebutkan, gas yang dihasilkan dari ladang Blok A itu, antara lain, diperuntukkan bagi bahan baku PT PIM dan untuk pembangkit tenaga listrik pada turbin PT Arun. “Kita sudah teken kontrak dengan PIM,” sebut Aditya.
Ia tambahkan, pengelolaan Blok A akan memberikan manfaat besar kepada Aceh, berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas yang saat ini mengalami penurunan akibat menurunnya produksi migas di Provinsi Aceh, di samping untuk memaksimalkan potensi sumber daya lokal dengan melibatkan BUMD.
Manfaat lainnya adalah menciptakan lapangan kerja baru dan bisnis untuk daerah sekitar, menjamin kelangsungan pabrik pupuk PIM dan menghindari pemutusan hubungan kerja, serta membantu mengurangi kekurangan pasokan listrik terutama di Aceh Timur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Tak kalah penting tujuannya adalah untuk merangsang iklim investasi sektor migas, jasa, dan usaha, karena akan mengindikasikan bahwa Aceh kini aman bagi investor.
PT Medco juga telah merekrut dan melatih insinyur baru lulusan Unsyiah pada tahun 2007 untuk dilatih sebagai SDM Migas serta melatih 20 tenaga welder (ahli pengelasan) yang bersertifikat. Juga memberi beasiswa kepada 14 siswa asal Aceh Timur di Sekolah Pertanian di Bogor (selesai bulan Juli 2010). Satu di antaranya diberi beasiswa untuk melanjutkan ke IPB, memberikan pelatihan kepada petani karet dan padi di Aceh Timur, di samping membina dan melatih kontraktor lokal dalam prosedur pengadaan barang dan jasa di industri migas.
PP Migas
Menyinggung tentang nasib Rancangan PP Migas Aceh yang belum selesai, Husni Bahri yang hadir bersama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Biro Hukum dan Karo Hukmas Aceh Makmur Ibrahim, menyatakan saat ini sedang dilakukan pembahasan akhir yang melibatkan departemen terkait yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. “Mudah-mudahan ada kesepakatan yang dihasilkan sehingga PP Migas segera terbit,” ujar Husni.
Sedianya, PP Migas Aceh terbit paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) disahkan. “Ini memang sudah terlambat dua tahun. Karena itu kita desak terus agar PP segera terbit,” ujar Husni Bahri. Salah satu pasal yang sangat alot dibicarakan, menurut Husni, adalah rencana pendirian Badan Usaha Migas Aceh (BUMA). Pemerintah Aceh bersikukuh akan mendirikan perusahaan sendiri yang tidak ada kaitannya dengan BP Migas.
“Kita ingin ada perusahaan tersendiri. Meskipun nanti pengelolaannya disesuaikan dengan norma dan prosedur yang digariskan oleh Pusat,” katanya. Pembahasan RPP Migas Aceh sudah lama dilakukan. Namun, belum juga mencapai titik temu, terutama menyangkut pembentukan badan usaha migas Aceh tersebut. Menurut Husni Bahri, apabila tidak juga dicapai kata sepakat, maka pembahasan selanjutnya diserahkan kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. (fik)
Langganan:
Komentar (Atom)